Peta Kinerja
Itjen

Opini Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan yang dikeluarkan oleh BPK

Opini Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan yang Dikeluarkan oleh BPK

Rata-rata tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas dalam tiga tahun terakhir (Disesuaikan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024)

∑ Unit Kerja Penerima WBK/WBBM Selama 3 Tahun (N-2+N-1+N) / ∑ Unit Kerja yang Diusulkan Selama 3 Tahun (N-2+N-1+N) x 100%

Hasil penilaian oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atas tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan

(∑ Pengaduan Diselesaikan / ∑ Pengaduan Masuk ) x 100%

Indeks Integritas oleh KPK yang menggabungkan penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian eksper/ahli serta faktor koreksi

Indeks Integritas pada Rapor SPI Kementerian Perhubungan

Persentase Tingkat Kesenjangan antara Hasil Pejaminan Kualitas oleh Inspektorat Jenderal dengan hasil Evaluasi BPKP semakin mengecil

(Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen-Hasil Evaluasi BPKP)/Hasil Evaluasi BPKP * 100%

Hasil Evaluasi BPKP pada Level Kapabilitas Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah)

∑(Skor Elemen pada Komponen Dukungan Pengawasan + Skor Elemen pada Komponen Aktivitas dan Kualitas Pengawasan)

Jumlah rata - rata dari aspek profesional, aspek integritas, dan aspek amanah berdasarkan hasil survei

∑ Aspek (Profesional + Integritas + Amanah) /3 x 100% Aspek Profesional =∑ Bobot Pertanyaan Profesional / ∑ Responden Aspek Integritas = ∑ Bobot Pertanyaan Integritas / ∑ Responden Aspek Amanah = ∑ Bobot Pertanyaan Amanah / ∑ Responden Bobot : Sangat Puas : 4 Puas : 3 Tidak Puas : 2 Sangat Tidak Puas : 1

Skor elemen pada komponen aktivitas dan kualitas pengawasan Inspektorat I berdasarkan hasil penilaian mandiri kapabilitas aparat pengawas intern Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Skor elemen pada komponen aktivitas dan kualitas pengawasan diperoleh dari rata-rata skor topik pada Elemen Peran dan Layanan. Elemen Peran dan Layanan terdiri dari: - Topik Audit Ketaatan - Topik Audit Kinerja - Topik Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC) - Topik Jasa Konsultansi (Advisory Services)

(Skor Topik Audit Kinerja + Skor Topik Audit Ketaatan + Skor Topik Asurans atas GRC + Skor Topik Jasa Konsultansi) / 4

Nilai Survei Kepuasan Pengawasan Inspektorat I

∑ Aspek (Profesional+Integritas+Amanah) Responden Auditi Inspektorat I / 3 x 100%

Skor elemen pada komponen aktivitas dan kualitas pengawasan Inspektorat II berdasarkan hasil penilaian mandiri kapabilitas aparat pengawas intern Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Skor elemen pada komponen aktivitas dan kualitas pengawasan diperoleh dari rata-rata skor topik pada Elemen Peran dan Layanan. Elemen Peran dan Layanan terdiri dari: - Topik Audit Ketaatan - Topik Audit Kinerja - Topik Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC) - Topik Jasa Konsultansi (Advisory Services)

(Skor Topik Audit Kinerja + Skor Topik Audit Ketaatan + Skor Topik Asurans atas GRC + Skor Topik Jasa Konsultansi) / 4

Presentase rata-rata nilai SAKIP Eselon I Kementerian Perhubungan

∑ Nilai SAKIP Eselon I / ∑ Eselon I x 100

Nilai Survei Kepuasan Pengawasan Inspektorat II

∑ Aspek (Profesional+Integritas+Amanah) Responden Auditi Inspektorat II / 3 x 100%

Skor elemen pada komponen aktivitas dan kualitas pengawasan Inspektorat III berdasarkan hasil penilaian mandiri kapabilitas aparat pengawas intern Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Skor elemen pada komponen aktivitas dan kualitas pengawasan diperoleh dari rata-rata skor topik pada Elemen Peran dan Layanan. Elemen Peran dan Layanan terdiri dari: - Topik Audit Ketaatan - Topik Audit Kinerja - Topik Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC) - Topik Jasa Konsultansi (Advisory Services)

(Skor Topik Audit Kinerja + Skor Topik Audit Ketaatan + Skor Topik Asurans atas GRC + Skor Topik Jasa Konsultansi) / 4

Persentase rata-rata persetujuan perencanaan kebutuhan BMN (pemeliharaan, pengadaan, RP3BMN) dibagi usulan perencanaan kebutuhan BMN (pemeliharaan, pengadaan, RP3BMN) dengan satuan m2 dan unit

(a+b)/2 a= (Jumlah Persetujuan Perencanaan Kebutuhan BMN dengan Satuan m2/Jumlah Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN dengan Satuan m2)x100% b= (Jumlah Persetujuan Perencanaan Kebutuhan BMN dengan Satuan Unit/Jumlah Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN dengan Satuan Unit)x100%

Nilai Survei Kepuasan Pengawasan Inspektorat III

∑ Aspek (Profesional+Integritas+Amanah) Responden Auditi Inspektorat III / 3 x 100%

Skor elemen pada komponen aktivitas dan kualitas pengawasan Inspektorat IV berdasarkan hasil penilaian mandiri kapabilitas aparat pengawas intern Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Skor elemen pada komponen aktivitas dan kualitas pengawasan diperoleh dari rata-rata skor topik pada Elemen Peran dan Layanan. Elemen Peran dan Layanan terdiri dari: - Topik Audit Ketaatan - Topik Audit Kinerja - Topik Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC) - Topik Jasa Konsultansi (Advisory Services)

(Skor Topik Audit Kinerja + Skor Topik Audit Ketaatan + Skor Topik Asurans atas GRC + Skor Topik Jasa Konsultansi) / 4

Total nilai anggaran terkoreksi atas seluruh permasalahan dibagi total anggaran yang direviu

(∑ Nilai Anggaran Terkoreksi Atas Seluruh Permasalahan / ∑ Anggaran yang Direviu) x 100%

Jumlah Inspektorat yang memperoleh nilai Telaah Sejawat kategori Baik dibagi Inspektorat yang telah ditelaah

(∑ Inspektorat yang Memperoleh Nilai Hasil Telaahan Sejawat dengan Kategori Baik / ∑ Inpektorat yang Telah Ditelaah) x 100%

Nilai Survei Kepuasan Pengawasan Inspektorat IV

∑ Aspek (Profesional+Integritas+Amanah) Responden Auditi Inspektorat IV / 3 x 100%

Skor elemen pada komponen aktivitas dan kualitas pengawasan Inspektorat Investigasi berdasarkan hasil penilaian mandiri kapabilitas aparat pengawas intern Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Skor elemen pada komponen aktivitas dan kualitas pengawasan diperoleh dari rata-rata skor topik pada Elemen Peran dan Layanan. Elemen Peran dan Layanan terdiri dari: - Topik Audit Ketaatan - Topik Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC) - Topik Jasa Konsultansi (Advisory Services)

(Skor Topik Audit Ketaatan + Skor Topik Asurans Atas GRC + Skor Topik Jasa Konsultansi) / 3

Temuan ADTT penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti. Kategori ditindaklanjuti, yaitu: Proses dan Tuntas

(∑ Temuan ADTT yang Ditindaklanjuti / ∑ Temuan ADTT ) x 100%

Nilai Survei Kepuasan Pengawasan Inspektorat Investigasi

∑ Aspek (Profesional+Integritas+Amanah) Responden Auditi Inspektorat Investigasi (ADTT Terprogram) / 3 x 100%

Jumlah SOR tanpa paragraf penjelas dibagi jumlah keseluruhan SOR

(∑ SOR Tanpa Paragfraf Penjelas / ∑ SOR) x 100%

Jumlah anggaran sampling Reviu PIPK dibagi total anggaran Kementerian Perhubungan

Nilai Akun Signifikan yang Dilakukan Sampling Tahun (N) / Total Saldo Akun Signifikan Kementerian Perhubungan yang Disepakati (Audited/Unaudited) Tahun Sebelumnya (N-1) x 100%

Jumlah Satker yang dilakukan Penjaminan Kualitas dibagi dengan jumlah Satker yang dilakukan Penilaian Mandiri

(∑ Satker yang Dilakukan Penjaminan Kualitas / ∑ Satker yang Dilakukan Penilaian Mandiri) x 100%

Penyelesaian penanganan pengaduan dihitung melalui rata-rata pengaduan diselesaikan yang bersumber dari 2 kanal yaitu: SIMADU dan SP4N LAPOR. Pengaduan dinyatakan selesai meliputi beberapa status, yaitu: 1. SIMADU: a. Selesai b. Ditolak c. Dilimpahkan d. SPAM 2. SP4N LAPOR: a. Terdisposisi sedang diproses b. Terdisposisi selesai c. Laporan arsip Periode perhitungan penanganan pengaduan dari tanggal 1 Desember tahun sebelumnya hingga 30 November tahun berjalan.

(∑ Pengaduan Diselesaikan / ∑ Pengaduan Masuk ) x 100%

Jumlah Unit Kerja dengan nilai Manajemen Risiko mencapai level 3 dibagi dengan jumlah unit kerja yang dilakukan penilaian Manajemen Risiko

(∑ Unit Kerja dengan Nilai Manajemen Risiko Mencapai Level 3 / ∑ Unit Kerja yang Dilakukan Penilaian Manajemen Risiko) x 100%

Jumlah Satker yang dilakukan Penjaminan Kualitas dibagi dengan jumlah Satker Kementerian Perhubungan yang diusulkan memperoleh predikat menuju WBK/WBBM

(∑ Satker yang Dilakukan Penjaminan Kualitas / ∑ Satker Kementerian Perhubungan yang Diusulkan Memperoleh Predikat Menuju WBK/WBBM) x 100%

Tingkat pelaporan non LHKPN di lingkungan Kementerian Perhubungan diperoleh dari perbandingan jumlah wajib lapor non LHKPN yang telah melaporkan tepat waktu melalui Aplikasi Simpanan Berharga dengan jumlah total wajib lapor non LHKPN Kementerian Perhubungan

(∑ Wajib Lapor Non LHKPN yang Telah Melaporkan Tepat Waktu Melalui Aplikasi Simpanan Berharga / ∑ Wajib Lapor Non LHKPN Kementerian Perhubungan) x 100%

Tingkat fasilitasi evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan diperoleh dari perbandingan jumlah program evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan dengan total program evaluasi. Berdasarkan PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Evaluasi Internal terdiri atas Evaluasi Ex Ante dan Evaluasi On Going setiap Triwulan.

(∑ Program Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang Dilaksanakan / ∑ Program Evaluasi Reformasi Birokrasi) x 100%

Jumlah temuan ditindaklanjuti (status tuntas+proses+TDTL) dibagi dengan jumlah temuan. Komponen perhitungan adalah kompilasi dari semua jenis audit yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Jumlah Temuan yang Ditindaklanjuti / Jumlah Temuan x 100% Jumlah Temuan yang Ditindaklanjuti = Temuan Status Tuntas + Temuan Status Proses+ Temuan Status TDTL

Persentase LHP BPK yang ditindaklanjuti diperoleh dari Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dengan Status "Sesuai Rekomendasi" berdasarkan Berita Acara Pemutakhiran Tindak Lanjut BPK RI dibagi dengan jumlah rekomendasi

∑ Rekomendasi dengan Status "Sesuai Rekomendasi" / ∑ Rekomendasi x 100%

Persentase monitoring dan pendampingan Stranas PK diperoleh dari jumlah pelaporan aksi Stranas PK dibanding dengan laporan triwulanan dan pelaksanaan uji petik Stranas PK dibanding rencana pelaksanaan uji petik Stranas PK

(∑ Pelaporan Aksi Stranas PK / 4) x 50% + (∑ Pelaksanaan Uji Petik / 4) x 50%

Persentase respon responden Survei Penilaian Integritas diperoleh dari perolehan total respon dibanding dengan jumlah data blast yang dikirim KPK

∑ Perolehan Respon / ∑ Data Blast Terkirim x 100%

Skor Penilaian Mandiri Komponen Dukungan Pengawasan Penilaian Kapabilitas APIP diperoleh dari penjumlahan skor elemen pada Komponen Dukungan Pengawasan sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP. Komponen Dukungan Pengawasan terdiri dari: - Elemen Pengelolaan SDM (Bagian SDMOT) - Elemen Praktik Profesional (Bagian Perencanan dan Evaluasi) - Elemen Akuntabilitas & Manajemen Kinerja (Bagian Keuangan dan Umum) - Elemen Budaya & Hubungan Organisasi (Bagian PHPHH) - Elemen Struktur Tata Kelola (Bagian PHPHH)

∑ Skor Elemen pada Komponen Dukungan Pengawasan / 60%

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat Jenderal sesuai Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan

Nilai Rata-rata Hasil Pengawasan Unit Pengolah dan Unit Kearsipan Tingkat II

Hasil Penilaian Mandiri Indeks Sistem Merit Inspektorat Jenderal yang dinilai berdasarkan Peraturan KASN Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Instansi Pemerintah. Aspek Penilaian Sistem Merit, antara lain: - Perencanaan - Pengadaan - Pengembangan Karir - Mutasi, Rotasi, dan Promosi - Manajemen Kinerja - Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin - Perlindungan dan Pelayanan - Sistem Informasi

∑ Nilai Aspek Penilaian Sistem Merit

Tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di lingkungan Inspektorat Jenderal diperoleh dari perbandingan jumlah wajib lapor LHKPN yang telah melaporkan tepat waktu melalui Aplikasi e-LHKPN dengan jumlah total wajib lapor LHKPN Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan

∑ Wajib Lapor LHKPN yang Telah Melaporkan Tepat Waktu Melalui Aplikasi Simpanan Berharga / ∑ Wajib Lapor LHKPN Inspektorat Jenderal x 100%

Hasil Penilaian Mandiri Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Dimensi Indeks Profesionalitas ASN, terdiri dari: a. Kualifikasi (25%) b. Kompetensi (40%) c. Kinerja (30%) d. Disiplin (5%)

∑ Nilai Dimensi Indeks Profesionalitas ASN

Dihitung dari penjumlahan: 1. Revisi DIPA (10%) 2. Deviasi Halaman III DIPA (15%) 3. Penyerapan Anggaran (20%) 4. Belanja Kontraktual (10%) 5. Penyelesaian Tagihan (10%) 6. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 7. Capaian Output (25%)

∑ ((Nilai Indikator n x Bobot Indikator n) x Konversi Bobot) – Nilai Indikator Dispensasi SPM

Dihitung dari penjumlahan: 1. Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP terkait BMN pada K/L (0,20) 2. Realisasi PNBP dari pengelolaan BMN (0,60) 3. Ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN (0,4) 4. Asuransi BMN (0,60) 5. Tindak lanjut pengelolaan BMN (0,60) 6. Persentase penyelesaian temuan BPK terkait BMN (0,60) 7. Persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan (0,60) 8. Penggunaan BMN sesuai ketentuan (0,40)

∑ Nilai Indeks Pengelolaan Aset Nilai Indeks Pengelolaan Aset = Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP terkait BMN pada K/L x 0,2 + Realisasi PNBP dari Pengelolaan BMN x 0,6 + Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan dan RKBMN x 0,4 + Asuransi BMN x 0,6 + Tindak Lanjut Pengelolaan BMN x 0,6 + Persentase Penyelesaian Temuan BPK terkait BMN x 0,6 + Persentase BMN Memilki Dokumen Kepemilikan x 0,6 + Penggunaan BMN Sesuai Ketentuan x 0,4

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) NKPA = Capaian RO x 75% + Penggunaan SBK x 10% + Efisiensi SBK x 15% Capaian RO = Capaian RO(RVRO/TVRO) Menghitung tingkat efisiensi pada RO SBK dengan formula sebagai berikut: Indeks dalam PMK SBK > Penyerapan Anggaran di RO/Realisasi Volume RO • Efisiensi Alokasi Per RO yang diperhitungkan paling besar 20% dan paling kecil 0%. • Efisiensi Alokasi Per RO SBKU yang bernilai lebih dari 20% diperhitungkan maksimal sebesar 20%, sedangkan Efisiensi Alokasi Per RO SBKU kurang dari 0% akan diperhitungkan sebesar 0%. • Efisiensi Alokasi Per RO SBKK bernilai lebih dari 20% serta kurang dari 0% akan diperhitungkan 0%.

Capaian RO x 75% + Penggunaan SBK x 10% + Efisiensi SBK x 15%

Komposit Indikator: 1. Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat Jenderal yang dikeluarkan oleh tim evaluator APIP 2. Tindak lanjut terhadap AoI SPIP yang telah dikeluarkan oleh BPKP dan telah dipetakan penindaklanjutnya oleh Biro Perencanaan 3. Level Maturitas MR Inspektorat Jenderal berdasarkan hasil penilaian maturitas yang telah dilakukan oleh APIP 4. Realisasi pelaksanaan PKPT dibandingkan dengan untit kerja yang tercantum dalam dokumen kerja rencana pengawasan tahunan (PKPT)

Nilai SAKIP x 25 + Nilai TL AoI SPIP x 25 + Maturitas MR x 25 + Realisasi PKPT x 25 Nilai SAKIP = Nilai Evaluasi SAKIP Itjen / Nilai Maksimal SAKIP Nilai TL AoI SPIP = ∑ AoI yang Ditindaklanjuti / ∑ AoI Maturitas MR = Level Maturitas MR Itjen / Level Maksimal Maturitas MR Realisasi PKPT = ∑ Unit Kerja yang Diaudit / ∑ Unit Kerja yang Direncanakan

Persentase pemeliharaan atas item kebutuhan pemeliharaan berdasarkan hasil evaluasi atau identifikasi TIK. Item pemeliharaan hasil evaluasi adalah kumpulan kebutuhan perbaikan yang diperoleh dari hasil evaluasi sistem.

∑ Realisasi Pemeliharaan Sistem / ∑ Item Kebutuhan Pemeliharaan Hasil Evaluasi atau Identifikasi TIK x 100%

Persentase pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal yang dihitung berdasarkan rata-rata persentase proses Audit Kinerja menggunakan Aplikasi Siau dan persentase proses Reviu menggunakan Aplikasi Siau.

(Persentase Audit Menggunakan Siau + Persentasi Reviu Menggunakan Siau) / 2 Persentase Audit Menggunakan Siau = ∑ Realisasi Audit Kinerja Menggunakan Siau / ∑ ST Audit Kinerja x 100% Persentase Reviu Menggunakan Siau = ∑ Realisasi Reviu menggunakan Siau / ∑ ST Reviu x 100% Kegiatan Reviu terbatas pada: 1. Reviu RKA 2. Reviu LK 3. Reviu RKBMN 4. Reviu HPS 5. Reviu Revisi DIPA

Persentase kerja sama yang dilaksanakan diperoleh dari jumlah kesepakatan bersama/ perjanjian kerja sama yang dilakukan dibandingkan dengan dengan rencana pelaksanaan kesepakatan bersama/perjanjian kerja sama

∑ Kerja Sama yang Dilakukan / ∑ Rencana Kerja sama x 100%

Presentase pedoman pengawasan yang ditetapkan diperoleh dari jumlah pedoman/peraturan prioritas yang ditetapkan dibandingkan dengan rencana penetapan pedoman/peraturan prioritas dari usulan produk hukum di lingkungan Inspektorat Jenderal

∑ Pedoman Prioritas yang Ditetapkan / ∑ Program Penetapan Pedoman Prioritas x 100%

Elemen penghitungan indikator meliputi Media Sosial Inspektorat Jenderal, Buletin Transparansi, dan PPID; parameter konten dengan pemahaman publik positif mengikuti kriteria dokumen KP-ITJEN 3/2025.

Konten Sosial Media dengan Pemahaman Publik Positif / Konten Sosial Media x 100%

Indikator untuk mengukur kualitas survei menggunakan beberapa parameter, yakni: - Desain Survei (DS) : Mengukur sejauh mana pertanyaan survei jelas dan relevan. - Tingkat Respons (TR) : Mengukur jumlah responden yang memberikan respons dibandingkan dengan target survei. - Ketepatan Waktu (KW) : Mengukur apakah survei diselesaikan sesuai dengan jadwal.

(DS+TR+KW) / 3 Desain Survei (DS) = ∑ Pertanyaan Relevan / ∑ Pertanyaan x 100% Tingkat Respons (TR) = ∑ Responden yang Mengisi Kuisioner / ∑ Target Responden x 100% Ketepatan Waktu (KW )= (∑ Responden Tepat Waktu)/(∑ Responden yang Mengisi Kuisioner) x 100% Predikat Kualitas: 81-100% = Sangat Baik 61-80% = Baik 41-60% = Cukup 21-40% = Kurang 0-20% = Sangat Kurang